Pajak Pesangon 2026: Tarif PPh 21 Final, Contoh Perhitungan Sekaligus dan Bertahap, serta Risiko Perpajakannya

Tax Papers Consulting | Tax Advisory & Compliance

Diperbarui: 23 Oktober 2026

Pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, maupun berakhirnya hubungan kerja sering kali menimbulkan kewajiban pembayaran pesangon dalam jumlah yang cukup besar. Bagi pekerja, pesangon menjadi sumber dana untuk menjaga kondisi keuangan setelah berakhirnya pekerjaan. Bagi perusahaan, pembayaran tersebut merupakan kewajiban yang perlu dikelola dari sisi hukum ketenagakerjaan, arus kas, akuntansi, dan perpajakan.

Namun, muncul beberapa pertanyaan penting: Apakah pesangon dikenakan pajak? Berapa tarif PPh Pasal 21 atas pesangon? Apakah pajaknya berbeda jika pembayaran dilakukan sekaligus atau dicicil?

Jawabannya bergantung pada besarnya pesangon, waktu pembayaran, serta karakter penghasilan yang diterima.

Satu hal yang sering terlewat adalah bahwa pembayaran pesangon secara bertahap tidak otomatis menyebabkan pajak dihitung secara terpisah pada setiap pencairan. Bahkan, pembayaran yang berlangsung hingga tahun kalender ketiga dapat mengubah sifat pemotongan dari PPh Pasal 21 final menjadi PPh Pasal 21 nonfinal.

Artikel ini membahas ketentuan perpajakan pesangon berdasarkan regulasi yang berlaku pada Oktober 2026, dilengkapi simulasi perhitungan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan maupun penerima pesangon.

1. Apa Itu Uang Pesangon dan Bagaimana Aspek Perpajakannya?

Dalam ketentuan ketenagakerjaan, hak pekerja yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja antara lain dapat meliputi:

• Uang pesangon.
• Uang penghargaan masa kerja (UPMK).
• Uang penggantian hak (UPH).

Besarnya hak pekerja ditentukan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk alasan PHK, masa kerja, serta perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama.

Dari perspektif perpajakan, pengertian uang pesangon memiliki cakupan yang lebih luas.

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 68 Tahun 2009 memasukkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ke dalam pengertian uang pesangon untuk keperluan pengenaan pajak.

Dengan demikian, beberapa komponen hak akibat berakhirnya hubungan kerja dapat diperhitungkan secara bersama sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas pesangon.

Namun, perusahaan tetap harus membedakan pesangon dengan pembayaran gaji terakhir, bonus, THR yang masih terutang, atau penghasilan lainnya. Tidak seluruh pembayaran yang diserahkan saat karyawan berhenti bekerja otomatis memperoleh perlakuan pajak pesangon.

2. Dasar Hukum PPh Pasal 21 atas Pesangon Tahun 2026

Ketentuan perpajakan pesangon mengacu pada beberapa peraturan berikut.

Perlu dibedakan bahwa PP 68/2009 merupakan dasar tarif khusus pesangon, sedangkan perubahan administrasi Coretax tidak dengan sendirinya mengubah tarif tersebut.

3. Tarif Pajak Pesangon: PPh Pasal 21 Final

Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 68 Tahun 2009, tarif PPh Pasal 21 final atas uang pesangon ditentukan secara progresif berdasarkan jumlah penghasilan bruto.

Tarif tersebut berlaku secara berlapis atau progresif, bukan satu tarif tunggal atas seluruh pesangon.

Sebagai contoh, pekerja yang memperoleh pesangon Rp600 juta tidak dikenakan tarif 25% atas seluruh Rp600 juta. Tarif 25% hanya diterapkan pada bagian yang melebihi Rp500 juta.

Selain itu, lapisan tarif 0% atas Rp50 juta pertama bukanlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini merupakan lapisan tarif khusus yang ditetapkan untuk penghasilan pesangon.

Oleh karena itu, penghitungan PPh final atas pesangon menggunakan jumlah bruto pesangon tanpa pengurangan PTKP atau biaya jabatan.

4. Skema Pertama: Contoh Perhitungan Pajak Pesangon Dibayar Sekaligus

Ilustrasi kasus

PT Nusantara Sejahtera melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seorang karyawan pada November 2026.

Berdasarkan perhitungan hak dan kesepakatan penyelesaian hubungan kerja, karyawan berhak memperoleh pembayaran pesangon dengan rincian berikut:

Seluruh pembayaran dilakukan sekaligus pada November 2026.

Perhitungan PPh Pasal 21 final

Dengan demikian, besarnya penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah:

Rp750.000.000 − Rp125.000.000 = Rp625.000.000

Ringkasan hasil:

• Pesangon bruto: Rp750.000.000
• PPh Pasal 21 final: Rp125.000.000
• Pesangon neto: Rp625.000.000
• Tarif pajak efektif terhadap bruto: 16,67%

Meskipun terdapat lapisan tarif tertinggi sebesar 25%, tarif efektif dari keseluruhan pesangon hanya sekitar 16,67%.

PPh sebesar Rp125 juta tersebut dipotong oleh perusahaan dan disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Skema Kedua: Contoh Perhitungan Pajak Pesangon Dibayar Bertahap

Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan arus kas untuk membayarkan pesangon secara sekaligus. Oleh karena itu, pembayaran dapat disepakati dalam beberapa tahap dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan dan kesepakatan para pihak.

Namun, dari sisi perpajakan, pembayaran secara bertahap memiliki mekanisme penghitungan khusus.

Pasal 2 ayat (2) PP 68/2009 mengatur bahwa pesangon yang seluruh atau sebagian pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender dianggap dibayarkan sekaligus.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) PMK 16/PMK.03/2010 menegaskan bahwa tarif diterapkan atas jumlah kumulatif pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu tersebut.

Artinya, lapisan tarif pajak tidak dimulai kembali dari nol pada setiap pembayaran.

Ilustrasi kasus

Menggunakan kasus yang sama, PT Nusantara Sejahtera berkewajiban membayarkan pesangon sebesar Rp750 juta.

Namun, perusahaan dan karyawan menyepakati pembayaran sebagai berikut:

Karena pembayaran berlangsung dalam dua tahun kalender, yaitu 2026 dan 2027, seluruh pembayaran masih menggunakan mekanisme PPh Pasal 21 final secara kumulatif.

1. Pembayaran tahap pertama: Desember 2026

Nilai bruto pesangon sebesar Rp300 juta.

Pesangon neto tahap pertama:

Rp300.000.000 − Rp32.500.000 = Rp267.500.000

1. Pembayaran tahap kedua: Maret 2027

Pada tahap kedua, perusahaan membayar Rp450 juta.

Kesalahan yang perlu dihindari adalah menghitung kembali Rp450 juta tersebut seolah-olah merupakan pesangon baru yang tidak berhubungan dengan pembayaran sebelumnya.

Penghitungan yang benar dilakukan berdasarkan akumulasi:

Akumulasi bruto = Rp300.000.000 + Rp450.000.000 = Rp750.000.000

PPh final atas akumulasi Rp750 juta adalah Rp125 juta, sebagaimana dihitung pada skema pertama.

Karena pada tahap pertama telah dipotong Rp32,5 juta, pajak tahap kedua menjadi:

Rp125.000.000 − Rp32.500.000 = Rp92.500.000

Dengan demikian:

Pesangon neto tahap kedua = Rp450.000.000 − Rp92.500.000 = Rp357.500.000

1. Rekapitulasi pembayaran bertahap

Hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran sekaligus dan pembayaran bertahap selama dua tahun kalender menghasilkan jumlah PPh final yang sama, sepanjang jumlah pesangon dan kondisi hukumnya sama.

Dengan kata lain, mencicil pesangon selama dua tahun kalender tidak mengulang fasilitas tarif 0% atas Rp50 juta pertama.

6. Bagaimana Jika Pesangon Dibayar Lebih dari Dua Tahun Kalender?

Inilah aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembayaran pesangon.

Menurut Pasal 6 PP 68/2009 dan Pasal 5 PMK 16/PMK.03/2010, apabila terdapat bagian penghasilan pesangon yang terutang atau dibayarkan pada tahun kalender ketiga dan tahun-tahun berikutnya, atas bagian tersebut berlaku pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

Pemotongannya menjadi nonfinal dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.

Ilustrasi pembayaran selama tiga tahun kalender

Misalkan pembayaran pesangon Rp750 juta diubah menjadi:

Pada 2026, PPh final atas Rp300 juta adalah Rp32.500.000.

Pada 2027, akumulasi pesangon mencapai Rp600 juta. PPh final kumulatif menjadi Rp87.500.000. Setelah memperhitungkan pemotongan 2026, PPh final pada 2027 adalah Rp55.000.000.

Pada 2028, pembayaran Rp150 juta menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

Dengan asumsi Rp150 juta merupakan satu-satunya bagian pesangon nonfinal yang terutang atau dibayarkan pada tahun 2028, ilustrasi pemotongannya adalah:

PPh Pasal 21 sebesar Rp16,5 juta merupakan pemotongan nonfinal, bukan pajak akhir yang pasti terutang.

Dalam SPT Tahunan 2028, penerima pesangon harus memperhitungkan penghasilan nonfinal tersebut bersama penghasilan lainnya, sesuai ketentuan penghitungan PPh orang pribadi. Pemotongan Rp16,5 juta dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Catatan: Contoh ini mengasumsikan bahwa bagian pesangon tahun ketiga memang terutang atau dibayarkan pada 2028. Tanggal jatuh tempo hak dalam perjanjian harus diperiksa, tidak hanya tanggal transfer dana.

Batas dua tahun yang dimaksud juga adalah tahun kalender, bukan otomatis 24 bulan sejak pembayaran pertama. Pembayaran pada Desember 2026, Desember 2027, dan Januari 2028 sudah melibatkan tiga tahun kalender.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap skema tiga tahun otomatis memberikan penghematan pajak. Hasil pajak akhir penerima dapat berbeda setelah memperhitungkan seluruh penghasilan dan kewajiban tahunannya.

7. Perbedaan Pajak Pesangon, Jaminan Hari Tua, dan Manfaat Pensiun

Dalam praktik, pesangon sering disamakan dengan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan atau manfaat pensiun.

Padahal, ketiga penghasilan tersebut tidak selalu menggunakan tarif yang sama.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PP 68/2009:

Tarif tersebut berlaku sesuai persyaratan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan ketentuan terkait.

Contohnya, apabila seorang karyawan menerima pesangon dari perusahaan sekaligus mencairkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing penghasilan perlu diklasifikasikan sesuai karakter dan sumber pembayarannya.

Jangan otomatis menggabungkan JHT dengan pesangon perusahaan lalu menerapkan tarif 25% terhadap bagian yang melebihi Rp500 juta.

8. Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Perusahaan dan Karyawan
9. Pastikan komponen pesangon dihitung secara benar

Dasar pengenaan pajak harus mengikuti substansi pembayaran yang sebenarnya.

Perusahaan perlu merekonsiliasi dokumen perhitungan hak PHK, perjanjian penyelesaian, dan pembayaran aktual.

Kesalahan klasifikasi antara pesangon, gaji tertunggak, bonus, dan kompensasi lainnya berpotensi menghasilkan kesalahan pemotongan PPh Pasal 21.

1. Pastikan perjanjian menyebutkan nilai bruto atau neto

Dalam perundingan penyelesaian hubungan kerja, pekerja dan perusahaan perlu memastikan apakah nominal yang disepakati merupakan:

Gross: pesangon sebelum pemotongan pajak; atau

Net: jumlah bersih yang dijanjikan diterima pekerja.

Perbedaan ini dapat menimbulkan sengketa apabila pekerja menganggap akan menerima jumlah penuh, sedangkan perusahaan menganggap pajak akan dipotong dari jumlah yang disepakati.

Jika pajak ditanggung perusahaan, mekanisme penghitungannya harus dirumuskan secara jelas dan dianalisis tersendiri.

1. Pembayaran bertahap wajib dihitung kumulatif

Departemen HR, payroll, dan pajak harus menyimpan catatan pembayaran terdahulu, termasuk pesangon bruto dan PPh yang telah dipotong.

Tanpa data kumulatif yang benar, perusahaan berisiko menerapkan kembali tarif 0% dan 5% atas pembayaran berikutnya, sehingga pajak yang dipotong menjadi kurang dari seharusnya.

1. Perhatikan pengalihan pembayaran melalui pengelola dana pesangon

Dalam keadaan tertentu, pemberi kerja dapat mengalihkan dana pesangon kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja.

Apabila pengalihan dilakukan sekaligus, ketentuan perpajakan dapat menganggap pekerja telah memperoleh hak atas pesangon dan kewajiban pemotongan timbul pada pemberi kerja.

Sebaliknya, apabila pengalihan dilakukan secara bertahap, perlakuan pemotongannya berbeda dan umumnya dilakukan pengelola dana ketika pembayaran kepada pekerja terjadi.

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PMK 16/PMK.03/2010.

1. PPh final tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan

Penghasilan pesangon yang telah dikenakan PPh Pasal 21 final tidak digabungkan kembali dengan penghasilan yang dikenai tarif umum untuk menghitung pajak terutang tahunan.

Namun, penerimaan tersebut tetap harus dicantumkan pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan orang pribadi.

PPh final yang telah dipotong juga tidak menjadi kredit pajak untuk mengurangi PPh nonfinal.

Untuk pembayaran tahun ketiga dan berikutnya yang bersifat nonfinal, mekanisme pelaporan dan pengkreditannya berbeda.

1. Perhatikan kewajiban bukti potong melalui Coretax

Perusahaan wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas pesangon.

Dalam administrasi Coretax, pemotongan PPh Pasal 21 final atas pesangon menggunakan Formulir BP21, dengan kode objek pajak 21-401-01 untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.

Ketentuan administrasi perlu merujuk PER-11/PJ/2025 sebagaimana diubah dengan PER-12/PJ/2026.

Secara umum, penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan hari libur dan kebijakan khusus yang berlaku.

Bukti pemotongan tetap harus dibuat, termasuk apabila tarif atas pembayaran pesangon adalah 0%.

1. Perhatikan biaya pesangon dari sisi PPh Badan

Bagi perusahaan, pembayaran pesangon juga berkaitan dengan pengakuan beban dalam laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal.

Secara umum, biaya pesangon yang memenuhi ketentuan perpajakan dan mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha dapat menjadi biaya yang diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan.

Namun, periode pengakuan beban menurut standar akuntansi tidak selalu sama dengan periode pengeluaran kas. Perusahaan harus mengevaluasi dasar timbulnya kewajiban, pencatatan akuntansi, dan ketentuan fiskal yang relevan.

Dokumen pendukung yang penting meliputi surat atau keputusan PHK, perhitungan hak pekerja, perjanjian penyelesaian, bukti pembayaran, bukti pemotongan, dan pembukuan perusahaan.

9. Risiko Pajak Pesangon dalam SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

Pembayaran pesangon dapat menjadi salah satu area pengujian dalam SP2DK maupun pemeriksaan pajak.

Dari sudut pandang pengujian fiskus, beberapa hal yang dapat ditelusuri adalah kesesuaian pembayaran kepada karyawan dengan biaya pesangon dalam pembukuan, kesesuaian nilai bruto dengan bukti potong, serta ketepatan penerapan tarif berdasarkan jangka waktu pembayaran.

Perusahaan juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya pembayaran pesangon yang dicatat sebagai utang kepada karyawan, tetapi belum direalisasikan sesuai jadwal.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Tax Papers Consulting merekomendasikan penyusunan kertas kerja rekonsiliasi pesangon yang minimal mencakup identitas penerima, dasar perhitungan hak, jumlah pesangon bruto, tanggal terutang, jadwal pembayaran, akumulasi bruto, PPh terutang, bukti pemotongan, dan saldo kewajiban.

Rekonsiliasi ini membantu memastikan konsistensi antara HR, payroll, general ledger, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Tahunan PPh Badan.

10. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah pesangon di bawah Rp50 juta bebas pajak?

Untuk uang pesangon yang memenuhi ketentuan pemotongan final, lapisan bruto sampai Rp50 juta dikenai tarif 0%. Meskipun pajaknya nihil, kewajiban administrasi pemotongan dan pelaporan tetap perlu dipenuhi.

Apakah pesangon yang dibayar dua kali mendapatkan tarif 0% dua kali?

Tidak. Dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender, pembayaran pesangon diperhitungkan secara kumulatif. Tarif 0% tidak dimulai kembali pada pembayaran kedua.

Apakah uang pesangon yang sudah dipotong PPh final masih dikenakan pajak dalam SPT Tahunan?

Tidak dikenakan lagi tarif umum atas penghasilan final yang sama. Namun, penghasilan dan pajak final tersebut tetap dilaporkan pada bagian yang sesuai dalam SPT Tahunan.

Apakah pesangon yang dicicil tiga tahun menggunakan tarif yang sama?

Tidak seluruhnya. Bagian yang terutang atau dibayarkan pada tahun kalender ketiga dan seterusnya menggunakan mekanisme PPh Pasal 21 nonfinal berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU PPh.

Apakah tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 berlaku untuk pesangon?

Untuk uang pesangon yang memenuhi ketentuan PPh Pasal 21 final, yang digunakan adalah tarif khusus dalam PP 68/2009, bukan TER bulanan atas gaji pegawai tetap.

11. Kesimpulan: Jadwal Pembayaran Menentukan Perlakuan Pajak Pesangon

Perpajakan pesangon tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan besarnya nominal yang diterima pekerja. Aspek yang juga harus diperhatikan adalah dasar timbulnya hak, karakter pembayaran, serta kapan pesangon terutang atau dibayarkan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pesangon yang dibayarkan sekaligus atau secara bertahap dalam paling lama dua tahun kalender menggunakan tarif PPh Pasal 21 final sebesar 0%, 5%, 15%, dan 25% secara progresif dan kumulatif.

Sebaliknya, bagian pesangon yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan seterusnya menggunakan tarif umum Pasal 17 dan pemotongannya bersifat nonfinal.

Bagi perusahaan, kesalahan penerapan tarif atau penghitungan kumulatif dapat mengakibatkan kekurangan pemotongan pajak serta risiko administrasi. Sementara bagi pekerja, kesalahan perhitungan dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai jumlah bersih yang diterima.

Karena itu, perencanaan pembayaran pesangon harus memperhatikan aspek hukum ketenagakerjaan, pajak, arus kas, dan dokumentasi secara terpadu.

Tax Papers Consulting — Tax Advisory, Compliance & Tax Dispute

Tax Papers Consulting menyediakan layanan konsultasi perpajakan, penelaahan pemotongan PPh Pasal 21, tax review, rekonsiliasi pajak, serta pendampingan SP2DK dan pemeriksaan pajak.

Melalui pendekatan berbasis regulasi dan analisis transaksi, kami membantu perusahaan mengidentifikasi risiko perpajakan serta memastikan perlakuan pajak sesuai dengan substansi dan ketentuan yang berlaku.

Website: https://taxpapers.co.id

Catatan: Seluruh contoh merupakan ilustrasi, bukan perhitungan hak pesangon atas kasus nyata. Perlakuan pajak setiap transaksi perlu dinilai berdasarkan dokumen, status penerima, dan waktu timbulnya hak.