Pembaruan tata kelola profesi perpajakan di Indonesia memasuki fase yang sangat penting dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 mengenai Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Regulasi ini, yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2026, menggantikan peraturan sebelumnya dan membawa perubahan signifikan dalam administrasi perizinan, serta merekonstruksi kelembagaan Kantor Konsultan Pajak (KKP) sebagai perantara perpajakan formal yang setara dengan kantor jasa profesional lainnya di sektor keuangan.